Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menindaklanjuti dalil yang diajukan pemohon dari kubu Anies-Muhaimin dalam sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Adapun tindakan Zulhas yang dianggap mendukung salah satu paslon saat melontarkan candaan tentang bacaan dan gerakan salat pada Desember 2023 lalu. Menurut Hakim MK, dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Selengkapnya, klik link artikel di atas. #zulhae #zulkiflihasan #mendag #menteriperdagangan #pilpres2024 #pemilu2024 #sengketapilpres2024 #sengketapemilu #mk #mahkamahkonstitusi #katadatacoid #fyp #viral #trending #kalaubicarapakaidata

Inilah beberapa pandangan sosial dan kepercayaan masyarakat pada putusan MK terkait perkara sengketa hasil Pemilu 2024. Berdasarkan survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) keyakinan masyarakat bahwa MK akan memutus perkara hasil Pilpres 2024 dengan adil cenderung beragam tergantung basis pemilihnya. Kalau kamu gimana Sahabat Katadata? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya! #PansosKatadata #PandanganSosial #Katadatacoid #VideoKatadata #Pemilu2024 #Pilpres2024 #SidangMK #mahkamahkonsitusi #sengketapilpres2024 #kalaubicarapakaidata

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai distribusi bantuan sosial (bansos) yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo sah secara hukum, termasuk ketika masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung. MK mengungkapkan pembagian bansos tersebut telah diatur dalam APBN 2024. Selain itu, MK juga tidak menemukan adanya kejanggalan dalam anggaran bansos. "Penggunaan anggaran perlinsos, khususnya anggaran bansos menurut Mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon," ujar Hakim MK Arsul Sani dalam sidang Sengketa Pilpres 2024, di Gedung MK, Jakarta pada Senin (22/4). #ArsulSani #Bansos #BantuanSosial #Jokowi #JokoWidodo #Presiden #Pilpres2024 #HakimMK #MahkamahKonstitusi #MK #Sidang #SengketaPemilu #PHPU #Putusan #Pemilu2024 #Katadata #Katadatacoid #KalauBicaraPakaiData #videokatadata

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyatakan bahwa MK bukan keranjang smapah untuk menyelesaikan semua masalah pemilu. Hal tersebut disampaikan Saldi dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4). Saldi mengatakan, MK adalah lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau PHPU, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Menurutnya, tidak tepat jika MK dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu. “Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai ‘keranjang sampah’ untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia,” kata Saldi Isra. #saldiisra #mahkamahkonstitusi #mk #sidangmk #pilpres2024 #pemilu2024 #sengketapilpres2024 #sidangsengketapilpres #hakimmk #katadatacoid #fyp #viral #trending #kalaubicarapakaidata

Makan siang gratis menjadi program andalan Prabowo-Gibran. Program ini mendapat sorotan publik karena menyedot anggaran hingga ratusan triliun rupiah. Tak hanya itu, ada dugaan bahwa program ini tak akan berjalan efektif jika tidak diemban oleh menteri tertentu. Lalu kementerian apa yang akan mendapat mandat mengemban program ini? Saksikan obrolan Om Why bersama Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Juru Bicara Prabowo dalam program Gultik (Pergulatan Politik) hanya di YouTube Katadata Indonesia. #Gultik #PergulatanPolitik #Katadatacoid #VideoKatadata #DahnilAnzarSimanjuntak #Prabowo #PrabowoGibran #MakanSiangGratis #MakanGratis #KalauBicaraPakaiData