Dalam rerimbunan kesejukan Kota Bogor, gelapnya bayang-bayang kekerasan merajalela, menghimpit perempuan dan anak-anak, merampas martabat dan kebebasan mereka. Dalam keheningan yang menyakitkan, kita tidak boleh membiarkan korban menjadi bayangan yang terlupakan. Saatnya bersatu, membentuk pagar perlindungan yang kokoh, mengangkat suara demi memastikan bahwa setiap individu, terutama perempuan dan anak-anak, dapat hidup dalam kedamaian, aman dari ancaman kekerasan yang mengancam hak-hak mereka. mari kita bangun Bogor yang lebih aman, untuk generasi penerus bangsa dan calon-calon ibu masa depan 👩‍👧‍👦 @Eka Maulana Djehan #bogor #kotabogor

PDIP Sumut Tutup Pintu Bagi Bobby dalam Pilgub: Pengkhianat Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah yang ingin maju dalam Pilkada 2024. Namun, ada keputusan tegas dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumatera Utara yang mengecualikan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dari proses pendaftaran. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya, yang mengatakan bahwa keputusan ini telah menjadi keputusan resmi PDIP. Bobby Nasution dilarang mendaftar atas usulan DPD PDIP Sumut, dengan alasan bahwa Bobby dianggap sebagai pengkhianat setelah peristiwa yang terjadi pada Pilpres 2024. "Pertimbangannya karena Bobby adalah orang yang telah mengkhianati partai," kata Aswan saat dihubungi pada Senin (15/4/2024). Bobby Nasution, yang pada saat itu merupakan kader PDIP, diduga telah melanggar loyalitas partai dengan mendukung pasangan calon lain dalam Pilpres 2024. Meskipun PDIP mengusung Ganjar-Mahfud MD, Bobby justru mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan iparnya. "Jadi dia pada pemilu lalu, di pilpres, sebagai kader partai dia malah mendukung calon paslon lain dan juga mendukung partai lain," jelas Aswan. Menurut Aswan, tidak ada peluang bagi PDIP untuk mendukung kembali Bobby Nasution dalam Pilkada 2024, termasuk kemungkinan untuk menjalin kembali hubungan yang baik. "Jadi prinsip di PDIP itu begini, siapa saja boleh masuk PDIP, tapi kalau sudah keluar, untuk kembali itu pintunya ditutup rapat," ungkapnya. "Dia tidak memiliki peluang untuk diusung kembali dan CLBK (Cinta Lama Bersemi Kembali), biarlah dia cari partai lain yang mau menampung dia," tambahnya.

Terus bertambahnya jumlah angkatan belajar setiap tahunnya, tidak di iringi dengan pertumbuhan jumlah sekolah tingkat pertama di Kota Bogor. Hal tersebut menyebabkan ketidakselarasan antara jumlah angkatan belajar dan kursi yang tersedia. Hal ini menurut kami menjadi salah satu celah yang memberikan ruang untuk praktik pungli jual-beli kursi masih kerap terjadi. Ditambah saat ini sistem zonasi masih diterapkan di Kota Bogor. Maka, untuk menunjang sistem zonasi sekolah ini dapat berjalan dengan baik dan efektif, pertumbuhan jumlah sekolah juga harus segera dikerjakan agar bisa selaras dengan tujuan pemerataan. Hal ini adalah masalah yang perlu kita pikirkan bersama ke depan. Agar anak-anak kita bisa mendapatkan akses sekolah dan belajar yang baik tanpa harus khawatir tidak mendapatkan kursi yg tersedia di sekolah. Via: @Eka Maulana Djehan #bogor #kotabogor

Zakat bukan pajak...Zakat adalah ketaatan dan ibadah kepada Allâh Azza wa Jalla yang dilakukan oleh seorang Mukmin demi meraih pahala dan balasan di sisi Allâh Azza wa Jalla.. Tahun ini kami berdua alhamdullilah telah menzakatkan kurang lebih 2.000 orang yang sudah terdaftar dan telah kami bagi ke berbagai tempat pembagian zakat fitrah agar pembagiannya merata.. Inilah bentuk rasa syukur kami atas nikmat yg Allah telah berikan dan semoga apa yg kami lakukan sebagai bentuk ketaatan ini menjadi amal kebaikan...Amiin yra Via: rusli prihatevy

Sebagai warga Kota, tentu kita bisa melihat dan sama-sama merasakan hasil dari pembangunan infrastruktur yang berada di pusat Kota Bogor. Mulai dari pelebaran pedestrian, jalur sepeda hingga pembangunan Alun-alun Kota yang kini menjadi pusat keramaian baru di pusat Kota. Semua itu adalah sebuah pencapaian yang harus di apreasiasi dan patut kita syukuri. Tetapi, semua pencapian itu tidak serta merta menjadikan kita seakan menutup mata bahwa program dan rencana pembangunan saat ini masih sangat sentralistik yang terpusat di pusat Kota. Beberapa waktu terakhir ini saya kerap menyapa warga di perkampungan, berdiskusi dan mendengarkan aspirasi mereka. Yang mereka rasakan saat ini sebagai warga yang tinggal diperkampungan dan pinggir Kota ingin juga merasakan pembangunan yang lebih merata hingga perkampungan. Harapan saya kedepan pemerintah kota harus mengubah mazhab pembangunannya yang satu dekade terakhir ini sangat terasa sentralistik, menjadi lebih desentralistik. Seorang pemimpin harus bisa leading with urgency. Harus mengerti skala prioritas dalam menentukan rencana pembangunan. Karena di kampung-kampung saat ini masih ada yang belum bisa mengkases air bersih ke rumah-rumah mereka. Semoga kedepan, buah pembangunan di Kota Bogor semakin dirasakan oleh setiap warganya. sebagai wujud hadirnya kesetaraan dan keadilan. @Eka Maulana Djehan